#2019GantiPresiden Cederai Demokrasi? Polisi Tak Netral

Sekretaris Gerakan #2019GantiPresiden, Agus Maskum mengatakan sebelum pihaknya menggelar acara di Tugu Pahlawan Surabaya pada Minggu, 26 Agustus 2018 kemarin mereka telah mentaati seluruh persyaratan hukum sesuai perundang-undangan untuk menggelar aksi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mereka telah memenuhi persyaratan yaitu memberitahukan secara tertulis kepada Polri, kemudian pemberitahuan secara tertulis yang dimaksud diberikan sesuai dengan tenggat waktu selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai.

“Namun pihak aparat penegak hukum khususnya polisi menyatakan bahwa aksi deklarasi #2019GantiPresiden sebagai aksi terlarang karena tak prosedural. Polisi berdalih bahwa panitia aksi ini tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Padahal perihal ini tidak diatur dalam perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan,” ujar Agus saat dikonfirmasi VIVA, Senin 27 Agustus 2018.

Untuk itu, lanjutnya, polisi dinilai bersikap tak adil. Apalagi aksi mereka dibubarkan dengan tindakan represif. Menurutnya sikap represif itu mencederai kebebasan berpendapat di muka umum. “Padahal semua kewajiban hukum telah dilaksanakan. Beban moral atas atas aspirasi publik, aksi  dalam kondisi darurat di bawah tekanan represif polisi tetap kami gelar di depan DPRD Jawa Timur, Aksi Deklarasi tetap digelar secara damai,” ujar Agus.

Aksi serupa di depan Hotel Majapahit, dengan mengepung Ahmad Dhani agar membatalkan kehadirannya ke lokasi deklarasi, juga dinilai pihaknya menunjukkan kembali ketidakadilan polisi. Dia mengatakan massa #2019GantiPresiden juga sempat dipersekusi diduga oleh oknum Banser dan GP Ansor di Masjid Kemayoran Surabaya saat beristirahat menunggu salat dhuhur di sana.
Atas peristiwa ini, pihaknya pun melakukan beberapa sikap. Pertama, mereka mengultimatum kepada aparat penegak hukum khususnya Polri untuk bersikap adil khususnya dalam mengawal berjalannya Pemilu pada tahun 2019, demi menjaga martabat institusi kepolisian sendiri.

“Kedua kembali menegaskan kepada masyarakat yang kontra bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan konstitusional sekaligus gerakan moral untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya pergantian kepemimpinan nasional demi Indonesia yang lebih baik,” kata Agus.
Yang ketiga, lanjut Agus, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu. Pihaknya juga mengajak masyarakat fokus kepada permasalahan bangsa, yang muaranya kepada pergantian kepemimpinan nasional. (viva/red)

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: